PersadaPos, Semarang – Ombudsman Perwakilan Jateng, mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat, untuk menegakkan aturan tegas, menyikapi aparatur sipil negara (ASN) aktif yang mencalonkan diri di Pilkada 2024.
Hal itu dikatakan Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida kepada wartawan Ketika ditemui di kantornya pada Rabu, 15 Mei 2024.
”Pencalonan dari kalangan ASN di Pilkada 2024, tidak boleh memunculkan konflik kepentingan,” kata Siti Farida.
Menurut dia, BKD perlu melakukan analisis yang mendalam, supaya dapat menentukan regulasi yang tepat untuk mengawasi pergerakan para ASN.
Seperti dketahui, saat ini sejumlah ASN mulai terang-terangan mendaftar bakal calon kepala daerah, antara lain Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin.
Ia mengatakan, untuk kejadian di Kota Semarang, pimpinan BKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) harus membuat rambu-rambu yang jelas, karena ini sudah menjadi sorotan masyarakat.
Lalu, sambungnya lagi, kalau dilihat apakah pencalonan yang dilakukan ASN ada pelanggaran atau tidak, BKD Jateng perlu memberikan kerangka regulasi yang kongkrit terhadap posisi ASN yang sedang dicalonkan di Pilkada.
Kendati demikian, Farida tetap menghormati hak politik setiap warga negara, termasuk para ASN yang akhirnya dipilih parpol untuk dicalonkan.
Lebih lanjut, Farida juga menghargai segi kompetensi masing-masing ASN, yang nyalon kepala daerah.
”Mustinya ada norma dan etika yang harus dijaga. Tapi kami hormati hak-hak ASN yang sedang dicalonkan.
Cuman, setiap birokrasi kan punya jejaring. Maka bagaimana jejaring birokrasi harus diawasi agar tidak ada konflik kepentingan,” jelasnya.
Farida menambahkan, pada April 2024 lalu, bersama Ombudsman seluruh Indonesia menggelar koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasipnal (BKN) di Jakarta.
Ia mengatakan, pertemuan dengan BKN itu dimanfaatkan untuk memperketat pengawasan terhadap netralitas ASN.
”Kami punya tanggung jawab bersama bahwa pelayanan publik jadi hal sentral di masyarakat.
Termasuk momen Pilkada ini, kita akan melihat pertanggungjawaban kinerja incumbent juga apakah masyarakat sudah merasakan kemanfaatan di daerahnya,” pungkasnya. (pras)
