Suasana pelayanan publik di Dispenduk Pati, tampak normal, Rabu, 27 Agustus 2025. (Foto:Dok)
PersadaPos, Pati – Pemerintah Provinsi Jateng monitoring pelayanan publik di Kabupaten Pati. Pemprov meminta semua pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pati harus tetap berjalan normal. Masyarakat yang ingin mengurus keperluan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilayani sebaik dan selancar mungkin.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, beberapa waktu juga meminta agar pelayanan publik di Kabupaten Pati harus tetap berjalan maksimal.
“Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya,” ungkap Taj Yasin.
Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar dan optimal. Pantauan di sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung normal, aman, dan nyaman.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, masyarakat tetap dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa hambatan. Proses pelayanan berjalan tertib dengan antrean yang teratur, sehingga kebutuhan dokumen kependudukan warga bisa terpenuhi dengan baik.
Hal serupa juga terlihat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pegawai tetap melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, memastikan layanan keuangan daerah maupun administrasi aset berlangsung tanpa gangguan.
Kondisi ini menunjukkan jajaran birokrasi di Kabupaten Pati berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak terdampak oleh dinamika politik yang berkembang. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, mengatakan, hingga saat ini pelayanan di Pemerintahan Kabupaten Pati tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan pegawai yang bertugas memberikan pelayanan bekerja secara optimal.
“Alhamdulillah sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pati terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tidak ada persoalan. Semua berjalan lancar dan sebagaimana mestinya, termasuk pelayanan terkait perizinan-perizinan,” ujarnya, Kamis, 28 Agustus 2025.
Hingga saat ini, lanjut Riyoso, tidak ada komplain dari masyarakat terkait kendala dalam pelayanan publik. Ia meminta masyarakat jangan segan menyampaikan bila ada kendala, agar dapat dilakukan evaluasi.
“Warga Kabupaten Pati silakan menyampaikan mana yang sekiranya harus kita lakukan satu evaluasi,” ungkapnya.
Sementara Plt Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Febes Mulyono, menuturkan, pihaknya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan optimal. Hal itu sudah menjadi prinsip BPKAD dalam melayani terkait pajak, pendapatan pajak dan retribusi.
“Secara umum pelayanan tidak ada tidak ada hambatan. Kita melayani masyarakat apa adanya,” tuturnya.
Febes juga menyampaikan bahwa Bupati sudah membatalkan kenaikan PBB 250 persen, dan mengembalikan pada aturan penetapan tahun 2024. Jadi, tidak ada kenaikan PBB.
“Kita kembalikan ke penetapan pada 2024, dan itu sudah langsung kita tindak lanjuti. Keputusan yang berkaitan dengan ketetapan pajak 2025 sudah dicabut. Pengaturan yang berkaitan dengan itu juga kita cabut, dan kami sudah mengkonversikan kembali kembali ke pajak tahun 2024,” ungkapnya.
Pihaknya telah melakukan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh masyarakat yang sudah terbayarkan sebelum ada pencabutan. Hal itu sudah dikoordinasikan ke sejumlah pihak terkait, termasuk Camat dan Kepala Desa hingga masyarakat.
“Kita jaga kondusivitas karena yang terpenting adalah komunikasi dan kondusivitas. Itu bisa terjaga dengan baik. Dan kami pastikan, pendapatan dari pajak nantinya akan diberikan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan,” jelas Febes.
Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati, Didik, juga memastikan jika pelayanan publik di kantornya berjalan sesuai jadwal yang berlaku.
“Pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat kita layani dengan baik, di antaranya mengurus KTP, kepindahan, dan lainnya,” katanya.
Salah satu warga, Ismi, mengaku mendapatkan pelayanan yang lancar dan nyaman. Ia datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus surat administrasi kepindahan kependudukan.
“Pelayanan berjalan lancar dan baik. Saya mau mengurus kepindahan kependudukan. Saya sebelumnya kerja di Semarang, sekarang mau kembali ke Pati,” ucapnya.
Danang, pekerja di kantor Notaris, mengatakan, situasi politik yang sempat memanas tak menghambatnya untuk mendapatkan pelayanan di kantor BPKAD. “Saya mengurus administrasi milik klien di BPKAD, dan pelayanannya baik. Tidak ada hambatan. Semuanya lancar,” tandasnya. (Lind)
