Sumarno menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di ruang rapat Gedung B kantor Setda Jateng, Jumat, 6 Desember 2024. (Foto:Dok)
PersadaPos, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di ruang rapat Gedung B kantor Setda Jateng pada Jumat, 6 Desember 2024.
Kunjuangan kerja itu disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja. Kunjungan itu bertujuan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan di Jateng.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid mengatakan, kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jateng untuk persiapan antisipasi berbagai potensi kebencanaan, pendidikan keagamaan, persiapan embarkasi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, pemberdayaan perempuan, dan lainnya.
Wachid menyatakan, selama ini embarkasi untuk jamaah haji Jateng hanya di Donohudan Boyolali. Emarkasi tersebut milik Pemprov Jateng. Sedangkan embarkasi haji milik Kementerian Agama hingga kini belum ada, sehingga jika ada penambahan kuota haji, berpotensi tidak mampu menampung.
“Karena itu kami ke Jateng untuk menyerap aspirasi dari Dinas Sosial, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng, Baznas, dan lainnya. Kemudian kami akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasinya,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Selain menyerap masukan dari pemangku kepentingan, pihaknya juga menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, sehingga bisa dicarikan solusi yang efektif.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Heany Relawati menambahkan, terkait upaya penanganan bencana hidrometerologi yang terjadi berulang-ulang di Jateng, seperti banjir, tanggul jebol, dan longsor, ia meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar membuat peta mitigasi bencana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI di Jateng terkait dengan pelaksaaan fungsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan penanganan bencana di Jateng.
Sumarno menyatakan, Pemprov Jateng menjadi pemegang tanggung jawab utama dalam menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di Jateng. Namun, Pemprov tidak mampu menyelesaikan sendiri, sehingga butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan para wakil rakyat.
“Kunjungan Komisi VIII di Jateng diharapkan memberi spirit, dan mudah-mudahan ini menjadi titik momentum kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jateng lebih akseleratif,” harapnya. (Lind)
