PersadaPos, Semarang – Pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur dampak banjir, yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memasuki tahap penghitungan.
Menurut Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, dalam masa transisi pasca-banjir proses pendataan kerugian akibat kerusakan yang disebabkan bencana dilakukan bersama jajaran instansi teknis terkait.
”Tugas BPBD Kota Semarang melakukan assesment atau pendataan rumah yang rusak terdampak banjir, pendataan kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan,” jelas Endro dalam keterangannya pada Sabtu, 23 Maret 2024.
Ia menyebutkan, setidaknya terdapat tujuh rumah rusak terdampak banjir, sedang sebanyak 38 rumah masuk kategori parah justru akibat tanah longsor dan tertimpa pohon tumbang.
”Kerusakan rumah itu sedang kami hitung nilai kerusakannya, setelah itu kami ajukan usulan BTT,” katanya.
Ia mengungkapkan, pelibatan OPD (organisasi perangkat daerah), yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, termasuk secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, dan pemerintah pusat.
Seperti, kata Endro, kerusakan Jalan Raya Kaligawe, merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedang Jalan Woltermonginsidi di bawah kewenangan provinsi.
Menurutnya, masing-masing OPD teknis tersebut telah menghitung titik-titik kerusakan infrastruktur, akibat bencana banjir beberapa waktu lalu, sedang khusus di Kota Semarang akan diajukan usulan BTT.
”Jalan rusak relatif cukup merata, karena hujan lalu menimbulkan genangan yang dampaknya aspal mengelupas. Misalnya, jalan milik kota dan perkampungan akan menjadi kewenangan OPD sesuai dengan bidangnya,” paparnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Semarang Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penanganan bencana harus dilakukan secara kolaboratif, dengan memerlukan banyak pihak yang bergabung.
”Ini sangat berarti sekali bagi kami, bagi masyarakat Kota Semarang karena tidak mungkin kami Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sendiri yang memberikan bantuan,” kata Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang.
Mbak Ita mengatakan, kolaboratif lintas instansi tersebut tak hanya dalam distribusi logistik bantuan saja, namun dengan sejumlah pihak akan mempercepat proses penanganan hingga pasca-bencana.
”Setelah banjir juga akan dilakukan pembersihan, rehabilitasi rumah, dan fasilitas umum. Penanganan ini akan dilakukan secara kolaboratif. Nanti akan bersama-sama untuk melakukan penanganan pasca-banjir,” katanya. (pras)
