Nana Sudjana menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 13 Januari 2025. (Foto: Dok)
PersadaPos, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat untuk bekerja lebih keras dalam pengendalian inflasi.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudajana menyatakan, kerja lebih keras tetap diperlukan meskipun capaian pengendalian inflasi di wilayah itu cukup bagus, yakni pada angka 1,67 persen pada 2024 secara year on year (YoY)
“Itu artinya kita di bawah standar nasional, sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat, yakni pada angka 2,5 persen,” kata Nana di kantornya disela Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara nasional melalui daring yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin, 13 Januari 2024.
Dia bilang, Kemendagri terus konsisten melakukan evaluasi bersama untuk pengendalian inflasi di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
“Jadi kalau kemendagri serius, kita harus lebih serius, meskipun fakta di lapangan kita sudah melakukan langkah-langkah optimal dalam melaksanakan program prioritas dari pusat,” ucap Nana.
Keseriusan Pemprov Jateng dalam mengendalikan inflasi, berdampak pada semakin baiknya kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercermin dari turunnya angka kemiskinan Jateng, dari semula 10,77% pada 2023 menjadi 10,47% pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang semula 1,9% pada 2022 menjadi 1,1% pada 2023. Selanjutnya, angka pengangguran turun dari 5,89% pada Agustus 2023 menjadi 4,70% pada Agustus 2024.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menilai positif langkah Provinsi Jateng dalam mengantisipasi kenaikan harga beras yang merupakan volatile food.
Rahmat membeberkan, Pj Gubernur Nana Sudjana bersurat kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk mereplikasi keberadaan toko Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita). Upaya itu berhasil menurunkan angka inflasi komoditas beras sebesar 17,58%.
“Ini hasil kombinasi program Kendaraan Pengendali (Kendil) Jateng dan Toko Pandawa di 13 kabupaten/kota,” kata Rahmat. (Lind)
