July Emmylia
PersadaPos, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan terjadi penimbunan plastik, di tengah isu kenaikan harga bahan baku plastik. Selain itu, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong penggunaan bioplastik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia menjelaskan, kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik.
“Kenaikan harga plastik itu disebabkan dari hilirnya dulu, yaitu terganggu pasokan secara global akibat ketegangan politik di Selat Hormus, yang berdampak pada naiknya harga naphta sebagai bahan baku plastik,” ujarnya, ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026)
Emmy menambahkan, kenaikan harga naphta cukup signifikan, dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton. Kenaikan tersebut otomatis memicu lonjakan harga plastik yang berdampak pada pelaku usaha, terutama sektor makanan dan minuman. Sektor itu paling terdampak, karena plastik digunakan sebagai kemasan primer, sementara sektor lain seperti furnitur dan tekstil hanya menggunakan plastik sebagai kemasan sekunder.
“Tekanan yang paling berat itu adalah di IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain tetap terdampak namun tidak sebesar industri makanan dan minuman,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengusulkan dua langkah kepada Gubernur. Dalam jangka pendek, Pemprov akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan monitoring dan pengawasan guna mencegah penimbunan plastik oleh oknum tertentu. Selain itu, kampanye pengurangan plastik sekali pakai juga akan dimasifkan kembali melalui penggunaan tumbler, tas belanja reusable, serta pengurangan konsumsi plastik.
“Dalam jangka pendek kami akan turun ke lapangan bersama kepolisian, untuk mencegah penimbunan plastik, dan memperkuat kembali gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,” terang Emmy.
Untuk jangka menengah dan panjang, pemprov mendorong penggunaan bioplastik, salah satunya berbahan baku pati singkong. Meski harganya lebih mahal dibanding plastik berbasis petrokimia, penggunaan bioplastik dinilai perlu mulai dicoba secara bertahap.
Dia menyebut, substitusi awal bisa dilakukan sekitar 20 hingga 30 persen, sebelum beralih secara lebih luas. Selain itu, Pemprov juga mendorong transformasi menuju industri hijau atau green industry.
Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya, dinilai mampu menekan biaya produksi hingga 20 persen, bahkan lebih jika diterapkan secara penuh. Penghematan tersebut diharapkan dapat menutup kenaikan biaya akibat penggunaan bahan ramah lingkungan.
“Kita harus mulai bertransformasi ke green industry, baik untuk IKM maupun industri besar, karena penghematan energi bisa menutup kenaikan biaya produksi,” tutur Emmy.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan plastik berbahan ramah lingkungan.
“Kami menghimbau masyarakat maupun UMKM untuk mulai mengganti penggunaan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kesulitan itu justru bisa menjadi kesempatan untuk bertransformasi,” pungkasnya. (Lind)
