Ahmad Luthfi menghadiri acara peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik non formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025. (Foto:Dok)
PersadaPos, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif program insentif bagi guru non ASN dan pendidik non formal yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Menurut Luthfi, insentif tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
“Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik non formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Program tersebut diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Program ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tiga program tersebut dikemas dalam tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
Kepala Dinas Pendidikan dna Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, Pemprov Jateng sudah lebih dulu memulai memberikan insentif guru non ASN dan pendidik non formal. Insentif tersebut berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri (SMA/SMK/SLB) yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Honorarium bagi guru non ASN, termasuk guru tamu, tersebut ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Tahun 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 miliar. Jumlah guru non ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang.
Khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja BOSDa. Tahun 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp142,632 miliar.
Sementara program yang dijalankan oleh Kemendikdasmen mengisi ruang yang belum disentuh oleh Pemerintah Provinsi. Di antaranya terkait insentif berupa bantuan subsidi upah (BSU) selama 7 bulan dengan nilai per bulan Rp300.000.
“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti total nilainya Rp2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Program itu juga tindak lanjut dari arah kebijakan Bapak Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1 atau D4 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Guna meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah juga memberikan insentif sebesar Rp300 ribu untuk 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
“Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD non formal. BSU sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia,” katanya. (Lind)
