Ahmad Luthfi menyerahkan berkas usulan pembangunan ke Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae di Semarang, Jumat 25 Juli 2025. (Foto:Dok)
PersadaPos, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur senilai total Rp73.111.486.749.850 kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Dokumen usulan itu secara simbolis diserahkan oleh Ahmad Luthfi kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dalam forum Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan IV tahun 2024-2025 di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat 25 Juli 2025.
Dokumen yang diserahkan Gubernur memuat daftar usulan infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob di Sayung, Demak melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.
Penyerahan ini menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendapatkan dukungan pusat terhadap berbagai program prioritas pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur penanganan rob Demak.
Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama. Antara lain 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, 6 kegiatan di sektor penyediaan air minum. Berikutnya adalah 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, dan 28 kegiatan di sektor sumber daya air.
Sementara itu empat kegiatan utama yang menjadi sorotan dalam usulan tersebut meliputi: Penanganan banjir dan rob Pantai Sayung, Demak, dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun pembangunan pemecah gelombang breakwater dan tanggul rob.
Kemudian peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT. Polytron, dengan estimasi anggaran Rp139 miliar (2025–2027).
Selanjutnya, penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, dengan usulan dana sebesar Rp785 miliar. Kemudian penanganan rob di Kabupaten Pemalang, dengan kebutuhan anggaran Rp105,5 miliar.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” kata Luthfi disela acara.
Sebab, lanjut dia, tidak semua kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jateng bisa dipenuhi oleh anggaran dari Pemprov Jateng.
Ia menyebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pemprov Jateng hanya 15 persen dari total APBD, sehingga peran pusat sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan, pentingnya pembangunan yang tidak sektoral. Ia menyatakan telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jateng untuk membangun secara kolaboratif, lintas kewenangan, hingga ke tingkat desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” ujarnya.
Luthfi menegaskan, semua usulan ini telah disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat kementerian teknis mitra Komisi V, seluruh bupati/wali kota se-Jateng, dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. (Lind)
