Ahmad Luthfi
PersadaPos, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan memperbanyak graduasi warga miskin dan miskin ekstrem di wilayahnya. Hal itu akan dilakukan melalui berbagai program pengentasakan kemiskinan.
“Tidak ada lagi ceritanya, orang miskin ekstrem golongan P1 dan P2 nanti bertahun-tahun, bahkan sampai ada 8 tahun, yang tetap miskin dan menerima bansos terus,” kata Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kantor Bappeda Jateng, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial sudah memiliki kebijakan untuk graduasi masyarakat miskin di 9 daerah. Jumlah tersebut masih mungkin ditingkatkan pada 11 daerah yang masuk kategori miskin di Jawa Tengah.
Guna meluluskan atau graduasi masyarakat miskin tersebut, Luthfi menegaskan agar ada kerja tim yang terdiri dari kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta keterlibatan stakeholder lain seperti Baznas dan perusahaan lewat program corporate social responsibility (CSR).
Oleh karenanya, perlu membuat perencanaan matang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. Perencanaan tersebut bisa melalui Bappeda di masing-masing kabupaten/kota.
“Kita lakukan perencanaan dari Bappeda di kabupaten/kota terkait dengan miskin ekstrem. Kategori P1 (miskin ekstrem) minimal bisa geser menjadi P2 (miskin), lalu P2 geser menjadi P3 (potensi miskin). Intinya adalah graduasi itu,” katanya.
Menurut Luthfi, parameter kemiskinan sudah digariskan oleh pemerintah pusat didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karenanya, data itu harus dilakukan verifikasi dan validasi untuk menjadi acuan intervensi pemerintah agar tepat sasaran.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menambahkan, graduasi kemiskinan yang terjadwal dalam waktu dekat akan dilakukan di Kabupaten Brebes. Graduasi ini menarik, karena membuktikan bahwa masyarakat miskin ekstrem yang diberikan intervensi bisa lepas atau naik kesejahteraannya.
Oleh karenanya, Taj Yasin juga meminta agar gerakan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa binaan terus dilakukan, termasuk oleh Pemkab dan Pemkot. Ia juga mengusulkan program orangtua asuh yang diemban oleh masing-masing OPD.
“Itu menarik dan perlu dilanjutkan. Namun harus ada juga monitoring dan evaluasi,” kata dia. (Lind)
