Ahmad Luthfi menerima audiensi dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara di kantornya, Rabu, 4 Juni 2025. (Foto:Dok)
PersadaPos, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara dan stakeholder lain, untuk menggalakkan penanaman mangrove dan rehabilitasi hutan pantai.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menginisiasi program “Mageri Segoro”. Program tersebut ditujukan untuk mengembalikan daya dukung ekosistem pesisir serta merehabilitasi mangrove dan hutan pantai.
“Saya tidak main-main soal mangrove ini. Program ‘Mageri Segoro’ itu sebagai bentuk (tekad) bahwa kita sanggup,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara di kantornya, Rabu, 4 Juni 2025.
Program “Mageri Segoro” ini rencananya akan dimulai secara serentak pada tanggal 5 Juni 2025, atau bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Rencananya, Ahmad Luthfi dijadwalkan akan memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang memiliki garis pantai untuk serius dalam menanam mangrove.
“Saya ingin ini dilakukan serentak. Misal tidak bisa serentak, minimal masing-masing daerah harus punya target dan ada laporan dari tiap stakeholder,” ujarnya.
Sebagai informasi, wilayah pesisir Jawa Tengah tersebar di 17 kabupaten/kota dengan total garis pantai kurang lebih 971,52 KM. Meliputi pantai utara sepanjang kurang lebih 645,08 KM dan pantai selatan kurang lebih 326,44 KM. Di wilayah pesisir itu terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem hutan pantai. Pada 2024, diperkirakan luas hutan mangrove lebih dari 16.102,02 hektare.
Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra mengatakan, total lahan yang yang potensi ditanami mangrove di Jawa Tengah kurang lebih 44 ribu hektar. Namun, belum semua lahan tersebut ditanami.
Ardas menjelaskan, ada arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi bahwa gerakan menanam mangrove ini tidak dilakukan secara sporadis atau sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara bersama-sama.
“Arahan dari Pak Gubernur tadi, tidak boleh dilakukan secara sporadis. Butuh kolaborasi berbagai macam pemangku kepentingan. Harus disiapkan aktivitas lain bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang merawat mangrove, seperti diberikan ikan dan lainnya. Ini yang harus digarap melalui kerja-kerja kombinasi pemerintah dan masyarakat, juga stakeholder terkait,” jelasnya.
Meski demikian, berdasarkan hasil analisa di lapangan, penanaman mangrove di sepanjang pantai Utara Jawa Tengah tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal itu karena di beberapa titik ada yang daerahnya masih tertutup rob sehingga belum bisa ditanami. (Lind)
