Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum,sedang menandatangani MoU dengan Bawaslu Jateng, Selasa 8 Oktober 2024. (Foto:Lind)
PersadaPos, Semarang – Diskominfo Jawa Tengah bersama Bawaslu Jateng memperkuat kerja sama, untuk mengawasi konten siber dan meningkatkan literasi masyarakat pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Ini dilakukan untuk menangkal informasi palsu atau hoax, yang berpotensi memolarisasi warga.
Kerja sama ini diwujudkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara Bawaslu Jateng dan Diskominfo Jateng, Selasa (8/10/2024). Pada agenda di Hotel Griya Persada Bandungan itu hadir Kadiskominfo Jateng Riena Retnaningrum, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin dan Kepala Kantor LSM Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Farid Zamroni.
Riena mengatakan, kerja sama itu adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk menciptakan kondusifitas wilayah pada kontestasi Pilkada 2024. Di tahun ini, pemilihan kepala daerah di Jateng serentak dihelat di 35 kabupaten/kota plus pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
“Kita bersinergi dengan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan Pokja Pokja serta desk yang sudah terbentuk di tingkat provinsi, kabupaten agar dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan tugas terutama terkait pengawasan konten medsos,” ujarnya.
Ia mengatakan, penetrasi informasi kini meluas di berbagai tingkatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan dan literasi informasi yang berseliweran di media sosial mutlak diperkuat.
“Yang penting lagi adalah literasi bagi masyarakat agar menggunakan hak pilih pada saatnya dan melakukan preventif mana yang tidak boleh,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin menyebut, kerja sama tersebut turut memperkaya khasanah pengawasan bagi personel badan pengawas pemilu di daerah.
“Pertama tupoksi kita untuk mengawasi media sosial, iklan dan kampanye (di dunia Maya). Kedua memberi informasi dan pemahaman bagaimana mekanisme penanganan bila ditemukan adanya hoax,” tuturnya.
Amin mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 14 laporan siber, terkait pilkada yang telah direkomendasikan ke Bawaslu RI dan Kemenkominfo. Ia menyebut, dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum tanpa identitas jelas alias anonim.
Selain dengan Diskominfo, kerja sama juga dijalin dengan Polda Jateng, dan KPID Jateng.
“Kami kerja sama untuk mendiskusikan hal itu. Sejauh ini sudah ada 14 yang direkomendasikan ke Bawaslu dan Kominfo untuk di takedown,” ungkapnya.
Kepala Kantor Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) Farid Zamroni mengingatkan adanya hoax yang memanfaatkan akal imitasi (AI) atau artificial intelegence. Data pada semester pertama 2024, jumlah hoax yang diproduksi melebihi jumlah dalam satu Warsa.
“Unsur lokalnya pasti lebih mengemuka dibanding pilpres. Dari pantauan hoax yang kami temukan total 2.119 sudah lebih tinggi dari hoax satu tahun,” paparnya.
Ia memprediksi, jumlah hoax yang beredar pada Oktober hingga Desember semakin naik. Sementara itu, di Jateng terpantau masih landai.
“Jateng masih belum banyak. Landai. Masih lebih banyak DKI,” pungkasnya. (Lind)
