PersadaPos, Semarang – Ratusan buruh di Kota Semarang berunjuk rasa menolak Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis, 6 Juni 2024.
Ketua KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jateng, Aulia Hakim mengatakan, wacana pemotongan gaji buruh sekitar 2,5 persen untuk Tapera sangatlah tidak masuk akal.
Aulia, yang juga menjadi Koordinator Lapangan menilai, saat pensiun nilai uang yang diterima sudah berubah ketimbang sekarang.
”Setelah kita iuran (sampai pensiun) jatuhnya adalah Rp 48 juta. Logikannya ketika kita nabung, ketika kita masa-masa pensiun (di usia) 58
tahun, hanya mendapat Rp 48 juta, tidak masuk logika,” tutur Aulia kepada wartawan di sela-sela aksi.
Ia mengatakan, iuran Tapera berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang termasuk jaminan sosial.
”Kalaupun masuk jaminan sosial, enggak jelas ini UU. Menurut kami UU ini abu-abu, apakah ini jaminan sosial? Ya, kalau memang jaminan sosial, ambil pajak APBN,” ungkapnya.
Menurut dia, kebijakan ini hanya akal-akalan pemerintah, apalagi dari kalangan buruh tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan.
”Kalau Tapera ndak (setuju). Justru pemerintah memgambil iuran dari rakyat tapi pemerintahnya sibuk sendiri tidak melibatkan pengawas, pengawasnya
hanya PUPR, hanya Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan OJK, kami tidak terlibat,” paparnya.
Ia mengatakan, selain upah buruh di Jateng yang terbilang rendah untuk dipotong Tapera, para buruh juga khawatir dana itu justru menjadi lahan empuk untuk korupsi pemerintah.
Apalagi, tambah Aulia, ini bukan pertama kalinya kasus mega korupsi yang merugikan rakyat kecil terjadi di Indonensia.
Sebelumnya, kata Aulia lagi, juga sempat ramai korupsi Asabri dan Jiawasraya yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
”Katanya jangan khawatir uang itu nggak hilang, tapi siapa yang jamin? Dulu Taspen dan Asabri aja ilang lho, dikorupsi milik temen-temen TNI dan Polri, apalagi buruh,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Aulia, para buruh yang berunjuk rasa turut menyuarakan aspirasi tersebut, agar program Tapera dibatalkan.
”Mohon lah tunda dulu dan kalau tidak memungkinkan untuk dijalankan dan pasal-pasalnya itu belum bisa dijalankan.
Saat ini buruh di Jateng kondisinya sangat minim. Uang yang didapat hanya untuk belanja kebutuhan pokok saja,” tandasnya. (pras)
