Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penanganan Stunting 2024 di Hotel PO Semarang, Rabu, 26 Juni 2024. (Foto:Dok)
PersadaPos, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Penghargaan itu diserahkan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penanganan Stunting 2024 di Hotel PO Semarang, Rabu, 26 Juni 2024.
Dalam kategori ini Pemprov Jateng meraih peringkat terbaik III dari 38 provinsi di Indonesia.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi seluruh mitra yang mendapatkan penghargaan dalam rangkaian acara peringatan Hari Keluarga Nasional 2024.
“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya penghargaan dalam bidang program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.Pada prinsipnya adalah fokus pada kualitas SDM, termasuk percepatan penurunan stunting,” katanya.
Hasto menjelaskan, sumberdaya manusia yang unggul sangat penting utuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
“Karena itu, pada momen Harganas ke-31 tahun 2024, BKKBN memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam program pembangunan manusia, sehingga SDM menjadi unggul untuk menuju Indonesia maju,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, untuk menciptakan penduduk maupun sumber daya manusia yang berkualitas, butuh peran dari keluarga. “Keluarga menjadi madrasah pertama untuk anak-anak,” kata dia.
Menurut dia, Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa dukungan dari keluarga berkualitas. Karenanya, keluarga sebagai madrasah pertama dalam proses pendidikan manusia mempunyai peran penting dalam membangun SDM berkualitas.
Momentum Harganas ini menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk semua pihak dalam menangani masalah kependudukan, keluarga berencana, stunting, kemiskinan, dan sebagainya.
Dikatakan dia, penanganan stunting tidak bisa diselesaikan pemerintah saja, namun juga butuh keterlibatan semua pihak.
“Kami menggugah semua pihak untuk punya perhatian, peran, dan kontribusi, karena untuk penanganan stunting tidak bisa hanya dari inisiatif pemerintah saja, tetapi semua pihak harus terlibat,” ucapnya. (Lind)
