Sekda Provinsi Jateng, Sumarno menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Semarang, Kamis 25 April 2024. (Foto:Dok)
PersadaPos, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung proyek percontohan pengembangan kawasan berbasis sedimentasi berkelanjutan di Pantai Moro Kabupaten Demak.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Diponegoro Semarang ini untuk merevitalisasi fungsi sosial, ekonomi, pelabuhan perikanan, bakau, tambak, pengembangan pariwisata, dan pemanfaatan lainnya.
“Kami berterimakasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuat pilot project pemanfaatan sedimentasi laut di Pantai Moro Demak,” ujar Sumarno usai mengikuti penutupan rapat kerja teknis (Rakernis) KKP di Hotel Padma, Semarang, Kamis, 25 April 2024.
Sumarno berharap, proyek percontohan ini bisa dikembangkan di kawasan pesisir lain yang bermasalah dengan rob, utamanya kawasan pantura dari Brebes hingga Rembang.
“Sebenarnya dari pesisir Brebes sampai Rembang problemnya sama. Kami berterima kasih karena ini juga menjadi pemikiran kita bersama untuk penanganan masalah di pantura Jateng,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, modeling sedimentasi laut yang dilakukan di Pantai Moro Demak adalah penanaman mangrove dan sebagainya.
“Mudah-mudahan yang kita kelola ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan, kemudian pengawasan pada pulau-pulau kecil di pesisir,” katanya.
Menurut Sakti, sedimentasi laut mesti dikelola agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem. Terlebih kawasan laut memiliki wilayah konservasi yang di dalamnya terdapat terumbu karang dan padang lamun yang bisa tertutup “pulau baru”.
Selain itu, keberadaan tol tanggul laut (Semarang-Demak) juga menjadi salah satu penahan air laut pasang. Proyek percontohan ini diharap jadi model bagus, sehingga dapat dikembangkan dan diperluas.
Dalam kesempatan itu, Sekda mewakili Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan Kepatuhan dan Peran Aktif dalam Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dari KKP. (Lind)
