Catatan :Balia Reza Maulana
PersadaPos, SEMARANG – Kabar gembira bagi masyarakat yang sudah sejak lama menuntut Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berita pengunduran diri Gibran disambut gegap gempita, seusai putra sulung Joko Widodo tersebut menyerahkan Surat Pengunduran Diri atau berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Langkah yang diambil Gibran ini memang peluang terakhirnya untuk menyelamatkan diri, mengingat hampir semua jalur yang memungkinkan dilalui sepertinya sudah tertutup, buntu.
Dua putusan lembaga penegakan hukum tertinggi memberatkan dirinya.
Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam pertimbangan keputusannya nomor 01/ PHPU.PRES-XXIV/2026 secara tegas menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA (SLTA) atau ijazah luar negeri yang sah milik Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dipersyaratkan Undang Undang untuk pencalonan wakil presiden.
Mahkamah Agung dengan keputusannya Nomor 172 K/TUN/2026 menguatkan dengan membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Keputusan MA ini ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara resmi mencabut Suket tersebut dengan Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026.
Dua keputusan yang final dan mengikat ini menutup upaya hukum bagi Gibran untuk mempertahankan posisinya.
Tidak ada pilihan lagi selain mengundurkan diri, sebab, sinyal pemakzulan oleh MPR pun sudah menyala, ditandai penandatanganan usulan Hak Menyampaikan Pendapat telah ditandatangani sekitar 120 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jadi, hemat penulis, pengajuan berhenti dari jabatan wakil presiden oleh Gibran bukanlah dari keinginan luhurnya, melainkan langkah terpaksa untuk upaya menyelamatkan harkat dan martabatnya yang sudah di ujung tanduk.
Transaksi Tukar Guling?
Akhir-akhir ini di kalangan masyarakat beredar rumor, bahwa ada kemungkinan pihak Gibran menawarkan mundur dari jabatan wakil presiden asal ada jaminan permasalahan hukum keluarganya tidak diusik.
Bilamana rumor ini menjadi wujud atau benar adanya, sungguh merupakan pengkhianatan pada masyarakat. Rakyat hampir dipastikan tidak menghendaki ini terjadi.
Semoga saja dan kita harus yakin, bahwa issu barter atau tukar guling itu hanyalah rumor belaka. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru kemudian hari, yang bisa berdampak terhadap ketentraman masyarakat dan keamanan negara.
Usut Tuntas
Adalah hak Gibran untuk undur diri, namun pengunduran diri tersebut tidaklah serta merta menutup kasus yang terkait begitu saja.
Negara kita adalah negara hukum. Maka semua pelanggaran apalagi kejahatan, harus diusut tuntas dan yang terbukti harus dijatuhi hukuman yang setimpal.
Hemat penulis, semua pihak yang terlibat sehingga meloloskan pencalonan Gibran pada Pilpres lalu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Selain Gibran sendiri yang patut diduga dan perlu diperiksa dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, paling tidak pejabat yang menerbitkan Suket, KPU dan Bawaslu yang mungkin lalai menjalankan tugasnya, juga harus diselidiki.
Jangan biarkan berlalu begitu saja, demi tegaknya hukum di negeri tercinta ini.
Lebih daripada itu, kita juga berharap, pengunduran diri Gibran ini akan menyelesaikan masalah dan tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Semua pihak diharapkan bisa menahan diri, dan kembali bersatu padu membangun negeri yang sempat tidak baik-baik saja ini.
Semoga bangsa dan negara ini mendapatkan penggantinya yang lebih baik dan bisa diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. (Lind)
Balia Reza Maulana SH, MKn adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum Indonesia (DPP LPHI)
