Suasana pelatihan pada salah satu BLK di Jateng. (Foto:Dok)
PersadaPos, Semarang – Sekitar 25 ribu orang per tahun memanfaatkan 37 Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Jawa Tengah. BLK tersebut milik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BLK komunitas seperti pondok pesantren, hingga swasta berupa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, tercatat ada 37 BLK se-Jawa Tengah. Setiap tahunnya ada ribuan orang yang belajar di BLK. Mereka berasal dari daerah se-Jateng, utamanya untuk masyarakat miskin.
Upaya Pemprov Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan terus dilakukan dan mulai menuai hasil. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen atau mengalami penurunan 0,10 persen dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, atau turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengatakan, rata-rata ada sekitar 20 ribu sampai 25 ribu orang yang memanfaatkan BLK setiap tahun. Jumlah itu berasal dari jumlah keseluruhan, berdasarkan pelatihan yang dilakukan oleh LPK, BLK pemerintah pusat, BLK pemerintah provinsi, hingga BLK pemerintah kabupaten serta kota.
“Kalau dijumlahkan keseluruhannya itu sekitar 40 ribu orang kapasitas pelatihan itu. Baik itu yang melalui LPK, melalui BLK-nya kabupaten kota, melalui BLK-nya provinsi, dan juga melalui BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) punyanya Kementerian Tenaga Kerja, ya. Peserta pelatihannya itu, rata-rata sekitar 20 ribu sampai 25ribu orang,” terang Aziz di kantornya di Semarang, Jumat (1/8/2025).
Dijelaskan, tingkat keterserapan para siswa BLK ke perusahaan setiap tahunnya sekitar 80-90 persen. Disnakertrans mencatat, ada sejumlah jenis pelatihan kerja yang dilakukan. Seperti BLK milik Provinsi Jawa Tengah saja yaitu BLK Industri Cilacap terdapat pelatihan otomotif, las, manufaktur, garmen, bisnis bangunan, kelistrikan dan lainnya. Di BLK Pertanian dan Transmigrasi Klampok Banjarnegara ada pelatihan budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, menjahit, pengolahan tanaman budidaya.
BLK milik Provinsi Jateng lainnya ada BLK Semarang 1, terdapat pelatihan kepariwisataan (housekeeping, tour guide), pelatihan tata laksana rumah tangga (Pekerja Migran Informal) bahasa Jepang, Bahasa Korea, magang Jepang, barista. Di BLK Semarang 2, ada pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, digital marketing, dan produktivitas.
Di BBVP Kemnaker juga terdapat beberapa jenis pelatihan yang beragam. Mulai dari pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian wanita dewasa, desainer grafis muda, servis sepeda motor injeksi, tata rias kecantikan, pembuatan batik tulis dan canting, sampai pemrograman web dan lainnya.
“BLK itu harus melihat kebutuhan yang ada di dunia industri, dunia usaha. Yang kedua, perkembangan untuk wirausaha karena lulusan dari BLK itu bisa menjadi wirausaha. Terkait dengan BLK ini, maka kita harus bisa melihat kebutuhan di perusahaan. Sebelum kita melakukan pelatihan, kita ada TNA (Training Need Analysis) bersama dunia usaha/dunia industri (Du/Di),” terang Aziz.
Para peserta BLK sebagian besar adalah warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sisanya adalah non-DTKS. Pihaknya juga memfasilitasi pelatihan kerja terutama yang di ada di daerah miskin melalui skema Mobile Training Unit (MTU). Skema ini jadi salah satu role model pelatihan, yakni jemput bola menggunakan armada mobil boks berisi peralatan yang digunakan sebagai alat pelatihan keterampilan.
“Nah, kami ada dua skema dalam pelatihan. Anak-anak bisa datang ke Balai Latihan Kerja, entah berangkat pagi pulang sore, atau boarding yang inap. Bisa juga kami melakukan pelatihan melalui skema MTU, datang langsung ke lokasi,” tuturnya.
Dijelaskan, semua pelatihan yang ada di BLK, baik milik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, dilakukan secara gratis. Adapun pendaftarannya bisa melalui aplikasi. (Lind)
