Ketua DPRD Sumanto beserta jajaran Forkopimda di Gedung Sasana Widya Praja kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng.(Foto: Dok/DPRD Jateng)
PersadaPos, Semarang –Ketua DPRD Jateng Sumanto, mengatakan, penetapan upah minimum provinsi bisa mempengaruhi stabilitas keamanan. Oleh karena itu perlu dikelola dengan bijaksana sebelum diumumkan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pemerintah Daerah) Dengan tema “Menjaga Kondusivitas Wilayah Pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 Serta Isu PHK di Jawa Tengah” diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jumat (15/11/2024), di Gedung Sasana Widya Praja kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng.
Pada kesempatan itu, Sumanto juga mengimbau kepada semua stakeholder baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah se kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk mensukseskan pilkada serentak dengan damai.
“Tahapan pilkada serentak ini memasuki masa-masa krusial karena tinggal 12 hari lagi menuju pemilu. Seperti yang kita ketahui bersama, pemilihan Gubernur Jawa tengah saat ini menjadi perhatian nasional. Maka, upaya menciptakan iklim kondusif ini perlu terus kita lakukan,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Sumanto, saya menghimbau untuk seluruh stakeholder untuk menjaga kondusivitas wilayah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen.
Sumanto juga mengatakan bahwa penetapan UMK di Jawa Tengah ini perlu ada dialog dengan pengusaha dan buruh agar tercipta kesepemahaman.
“Kunci penetapan UMK ini adalah dengan membuka dialog dengan pengusaha dan buruh agar terjadi kesepemahaman,”ujarnya.
Seperti yang kita ketahui, tambahnya, badai PHK saat ini melanda sebagian wilayah. Hal ini diikuti situasi perekonomian global yang terjadi. Kami mendorong instansi terkait melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah gelombang PHK ini terjadi.
Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami harapkan lebih agresif dalam menarik investor agar bisa menampung tenaga kerja yang di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan,” tegasnya.
Pemilu Damai
Pj Gubernur Nana Sudjana mengimbau supaya seluruh elemen Pemerintah Jawa Tengah bekerja sama untuk menciptakan pemilu damai pada pilkada serentak 2024 ini.
Dia pun mengingatkan supaya warga tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang dapat menimbulkan kegaduhan.
“12 hari lagi kita pilkada, Alhamdulillah untuk Jateng sampai hari ini tetap kondusif. Saya berharap kita tidak mudah terprovokasi demi terwujudnya pemilu damai,” ucapnya.
Informasi yang diperoleh, kata dia, penyelenggaran pilkada lebih rawan daripada pilpres. Hal itu didasari dengan ruang lingkup kendaerahan yang hanya 1 provinsi, 1 kabupaten/kota.
“Saya mengimbau agar lebih waspada jangan sampai terprovokasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan perangkat desa harus jaga netralitas untuk terciptanya pemilu damai,” tegasnya.
Pemerintah juga sedang melakukan penanganan gejolak perindustrian di Jawa Tengah yang mana banyak kasus PHK karena banyaknya perusahaan yang dinyatakan pailit, dan ini menjadi perhatian khusus pemerintah. (Lind)
