PersadaPos, SEMARANG – Miris.Ya,entah bagaimana kelak nasib keluarga Abdul Choliq (60 tahun) yang kini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Semarang.
Abdul Choliq, seorang guru mengaji berpenghasilan sekitar Rp 1 juta per bulan, tinggal di Kampung Gedongsari Timur, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Keluarganya menyewa lahan tanah secara sah dan turun-temurun selama 58 tahun sejak 1968, dan kini digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum ABP & Partners ahli waris pemilik tanah mengajukan tuntutan pengosongan rumah, pembongkaran bangunan, ganti rugi total Rp175 juta, serta uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari.
Menurut penggugat, Abdul Choliq telah merombak atau mengubah rumah yang ada di atas tanah tersebut tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris pemilik.
Menghadapi gugatan tersebut, Abdul Choliq memberi kuasa kepada Dela Fatwa Yuda,SE, SH, MKn, CRA dari Kantor Hukum Dela Fatwa Yuda & Partners.
Menurut Yuda, perkara itu sebetulnya murni tentang sewa menyewa yang resmi dan sah. Tetapi layak diduga pihak penggugat ingin menekan dan mengintimidasi kliennya dengan gertakan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang berpotensi pidana.
“Sungguh tidak bijak rasanya, jika warga kurang mampu seperti guru ngaji ini dikriminalisasi, hanya karena mungkin wanprestasi,” ujar Yuda.
“Hemat kami, gugatan yang paling bijak adalah wanprestasi. Itupun bila terbukti klien kami tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa,” lanjutnya.
Kronologi Perkara
Yuda lalu menceritakan kronologi kasus yang dihadapi Abdul Cholik.
Perkara ini bermula dari perjanjian sewa lahan tanah seluas 58 meter persegi antara pemilik tanah saat itu Amaddin dengan almarhum Mochammad Arsyad (ayah kandung Abdul Choliq) pada 1 Oktober 1968. Hubungan hukum ini tertuang dalam dokumen resmi “Perdjandjian Sewa Menjewa Tanah”.
Objek yang disewakan dalam perjanjian tersebut secara tegas adalah lahan tanah seluas 58 m² (bukan bangunan rumah).
Bangunan rumah tinggal di atas lahan tersebut didirikan oleh pihak penyewa dan tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Much Arsyad secara terus-menerus sejak tahun 1968 hingga tahun 2024.
Namun dalam perjalanannya terjadi peralihan hak atas tanah tersebut yang semula atas nama Amaddin, menjadi atas nama Djulaechah sejak 18 Oktober 2006, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01235 seluas 58 m², dengan meneruskan kesepakatan sewa tahun 1968. Setahun kemudian, pada 2007, ayah kandung Abdul Choliq (Mochammad Arsyad) meninggal dunia.
Pemilik tanah mengetahui sepenuhnya wafatnya almarhum karena bertempat tinggal dalam satu lingkungan RW yang sama.
Pembayaran sewa tanah tetap dilanjutkan oleh Abdul Choliq bersama saudara-saudaranya dan diterima secara sah oleh pihak pemilik tanah selama belasan tahun berikutnya. Hal ini selaras dengan Pasal V Perjanjian Sewa Menyewa Tanah 1968 yang membolehkan penerusan hak atas rumah kepada keluarga penyewa dengan persetujuan pemilik tanah.
Pada akhir tahun 2023, wilayah tempat tinggal Abdul Choliq dilanda banjir parah dengan ketinggian air mencapai hampir sepinggang orang dewasa hingga membuat ia dan keluarganya berkali-kali terpaksa mengungsi.
Sebagai langkah darurat (force majeure) demi menyelamatkan keluarga, Abdul Choliq meninggikan lantai pada bagian ruang tamu yang terdampak banjir saja, bukan merombak seluruh bangunan. Kondisi banjir dan keterbatasan bagian yang ditinggikan tersebut disaksikan langsung oleh warga lingkungan sekitar.
Di tengah kondisi tersebut, kewajiban sewa tanah tetap dipenuhi. Abdul Choliq memegang bukti sah kuitansi pembayaran sewa tahunan sebesar Rp1.200.000,- tertanggal 1 September 2024 yang melunasi masa sewa hingga Juni 2025.
Memasuki tahun 2025 hingga 2026, nama wajib pajak pada SPPT PBB objek sengketa berubah menjadi atas nama ahli waris pemilik tanah, Rustam Effendi. Pihak ahli waris menolak memperpanjang sewa dan memberikan ultimatum agar Abdul Choliq membeli tanah tersebut sesuai harga yang dipatok atau jika tidak, harus angkat kaki dari lokasi.
Ahli waris menawarkan harga tanah sebesar Rp115.000.000,–, “Dahulu, pemilik tanah secara lisan pernah menyampaikan niat mengganti nilai bangunan. Akan tetapi niat tersebut kini ditolak oleh ahli waris,” kata Yuda.
Dengan penghasilan sehari-hari sebagai guru mengaji kisaran Rp1 juta per bulan, Abdul Choliq berupaya maksimal mengajukan penawaran pembelian tanah sebesar Rp75.000.000,- yang dananya dikumpulkan dari bantuan pinjaman saudara-saudaranya.
Kesepakatan Tak Tercapai
Karena belum tercapai kesepakatan harga, pada 18 Agustus 2026, Rustam Effendi, S.H., M.M. melayangkan Somasi yang menuduh Abdul Choliq melakukan penyerobotan tanah. Somasi tersebut disertai tenggat waktu 7 hari serta ancaman pemutusan aliran listrik PLN dan pembongkaran paksa bangunan apabila tuntutan tidak dipenuhi.
Berlanjut pada 15 Oktober 2026, ahli waris (Rustam Effendi, S.H., M.M. dan Farida Rachmawaty) melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum ABP & Partners kembali melayangkan Somasi I / Teguran Hukum Nomor: 301/ABP&P/SOMASI/X/2026. Mereka menuduh Abdul Choliq menunggak sewa sejak Juni 2025 (15 bulan) dan merenovasi total rumah tanpa izin, serta memberi batas waktu 7 hari kerja untuk mengosongkan dan membongkar bangunan.
Menanggapi somasi tersebut, Abdul Choliq menunjuk Kantor Hukum Dela Fatwa Yuda & Partners sebagai kuasa hukumnya.
Surat Tanggapan resmi atas Somasi I langsung dikirimkan kepada kuasa hukum ahli waris melalui pesan WhatsApp (menyusul adanya kendala kesalahan alamat saat pengiriman fisik melalui Kantor Pos).
Yuda juga telah menemui langsung kuasa hukum ahli waris untuk berkoordinasi dan mengupayakan penyelesaian kekeluargaan dengan penawaran Rp75 juta atau penyesuaian tarif sewa secara musyawarah, namun pihak ahli waris tetap menolak dan menutup upaya kekeluargaan dalam menemukan solusi.
“Alih-alih menempuh jalan musyawarah, pada 11 November 2026 (teregister pada 17 November 2026), Rustam Effendi dan Farida Rachmawaty mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PN Semarang di bawah Register Perkara Nomor: 580/Pdt.G/2026/PN Smg,” tutur Yuda.
Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut:
- Pengosongan paksa rumah tinggal milik Abdul Choliq beserta keluarganya (bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Polrestabes Semarang);
- Pembongkaran bangunan rumah;
- Pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp125.000.000,- dan ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,- (total Rp175.000.000,-);
- Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari setiap kali lalai menjalankan putusan, serta putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad).
Relas Panggilan Sidang telah dikirimkan Jurusita Pengganti PN Semarang kepada Abdul Choliq, untuk menghadiri sidang perdana Selasa, 24 November 2026, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Semarang.
Melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Dela Fatwa Yuda & Partners, Abdul Choliq menegaskan akan menghadapi gugatan tersebut secara bermartabat di persidangan.
“Kami berpijak pada bukti autentik perjanjian tahun 1968, kuitansi pelunasan sewa hingga Juni 2025, serta Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding) dalam hukum agraria yang mengakui bahwa bangunan rumah di atas lahan sewa adalah hak milik sah penyewa,” ungkap Yuda.
Pihak Abdul Choliq menuntut keadilan melalui tiga opsi jalan tengah yang manusiawi:
- Melanjutkan sewa lahan dengan penyesuaian tarif sewa yang wajar secara musyawarah sesuai Pasal III Perjanjian Sewa 1968; atau
- Menerima penawaran pembelian tanah sebesar Rp75.000.000,- sesuai batas kemampuan maksimal klien; atau
- Apabila tanah tidak lagi dapat disewa dan harus dikosongkan, pemilik tanah wajib memberikan penggantian nilai bangunan rumah secara adil sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan yang tercantum dalam SPPT PBB sebelum pengosongan dilakukan.
“Sebagai advokat yang diamanahi, kami akan berusaha memperjuangkan hak dan keadilan klien kami yang nota bene adalah warga kurang mampu,” tandas Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum Indonesia (DPP LPHI) itu. (Lind)
