PersadaPos, TEGAL – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, terus mendorong penguatan pesantren ramah anak melalui pencegahan perundungan, penguatan saluran pengaduan, dan pendampingan korban kekerasan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah mengatakan, pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara sistematis, tidak sekadar merespons kasus yang telah terjadi.
“Angka kekerasan di pondok pesantren setiap tahun meningkat dari 2021 sampai Agustus 2026. Kita tidak hanya sibuk dengan angka, tetapi bagaimana melakukan tindakan preventif,” katanya, dalam Sarasehan Santri dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Provinsi Jateng, bersama sekitar 400 santri dan santriwati, di Pendapa Pemkot Tegal, Rabu (21/10/2026).
Dalam paparannya, tercatat 22 kasus kekerasan di lingkungan pesantren pada periode Januari-Maret 2026, dengan 85 korban.
Menurut dia, pencegahan perlu mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti perundungan, termasuk fisik (body shaming), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan.
Uswatun menilai, santri perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan tindakan kekerasan. Karena itu, dia mengusulkan pembentukan forum santri yang dapat menjadi pelopor pencegahan perundungan, sekaligus membantu menindaklanjuti pengaduan.
Uswatun juga mendorong pesantren memperkuat standar operasional prosedur (SOP), menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pola pengasuhan dan pendidikan. Pengawasan, termasuk melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV, juga dinilai penting untuk mendukung keamanan lingkungan pesantren.
Selain pencegahan, pendampingan terhadap korban dan pelaku perlu dilakukan secara tepat. Korban membutuhkan pemulihan trauma, sedangkan pelaku perlu mendapat pembinaan, agar memahami kesalahan dan tidak mengulangi tindakannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab mengatakan, pemerintah siap mendampingi pesantren agar menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri.
Dia menyebut, Jawa Tengah memiliki sekitar 5.325 pesantren dengan 815.504 santri. Menurut Saiful, penguatan sistem pengasuhan dan pendidikan diperlukan untuk mencegah kekerasan, sekaligus membentuk generasi yang memahami nilai-nilai agama dan kebangsaan.
“Pemerintah provinsi dan Kementerian Agama siap untuk pendampingan bila di pesantren ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan, baik kekerasan verbal maupun yang lain,” katanya.
Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah mengatakan, wilayahnya harus menjadi ruang bebas dari tindak kekerasan.
“Apalagi di pesantren di Kota Tegal, karena saya di mana-mana selalu menyampaikan, setiap jengkal tanah di Kota Tegal harus menjadi ruang aman dan bebas dari tindak kekerasan bagi anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, santri SMP Al Irsyad Kota Tegal, Rafifah Raisa Rabani, mengapresiasi kegiatan tersebut, karena membantu santri memahami jika kekerasan tidak hanya berbentuk fisik.
“Harapannya tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan antarsantri maupun oleh tenaga pendidik,” harapnya di lokasi.
Santri Pondok Pesantren Al Munawaroh Margadana Kota Tegal, Muhammad Brayen menambahkan, adanya kegiatan itu mengajarkan santri untuk menyadarkan oknum santri yang masih melakukan praktik perundungan. Dia berharap tidak ada lagi kasus perundungan di kalangan pondok pesantren.
Di lokasi, para santri antusias mengikuti jalannya sarasehan. Mereka bahkan aktif memberikan pertanyaan agar kasus perundungan tidak terjadi di masing-masing pondok pesantrennya. (Lind)
