Sadimin
PersadaPos, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Di antaranya pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN dan SLBN, untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen lulusan SMP sederajat, akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah, tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua.
“Biaya operasional sekolah pada semua satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri tanpa pungutan kepada siswa atau orang tua siswa,” kata Sadimin, di Semarang, Jumat(12/6/2026).
Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu, seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan.
Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui Program Sekolah Kemitraan yang menggandeng sekolah swasta.
Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1 hingga Desil 4, dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah, dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik.
“Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per murid per tahun (program Sekolah Kemitraan),” ujarnya.
Sadimin membeberkan, program Sekolah Kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta, dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi.
“Proses seleksinya (Sekolah Kemitraan) dilakukan bersamaan dengan SPMB Negeri, melalui jalur afirmasi,” tambahnya.
Sadimin menuturkan, Pemprov Jateng juga tetap menyediakan program sekolah gratis, yaitu SMK boarding dan semi boarding.
Untuk boarding school, kuota tersedia di tiga lokasi, yakni SMKN Jateng Semarang sebanyak 120 kursi, SMKN Jateng Pati 72 kursi, dan SMKN Jateng Purbalingga 96 kursi.
“Seluruh siswa dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal,” ujarnya.
Sementara, program semi boarding school diselenggarakan di 15 SMK Negeri, yang tersebar di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pemalang, dan Brebes.
Total kuota yang disediakan, lanjut Sadimin, pada program semi boarding mencapai 471 kursi. Sama seperti boarding school, peserta didik juga dibebaskan dari biaya operasional dan biaya personal selama mengikuti pendidikan.
Pada kesempatan itu, Sadimin juga menegaskan pelaksanaan SPMB Jawa Tengah 2026 dilakukan secara transparan.
:SPMB Jawa Tengah 2026 no titip, no jastip,” tegasnya.
Sementara, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, Pemprov Jateng terus berupaya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, agar tetap memperoleh akses pendidikan, dengan menggulirkan berbagai program.
Menurutnya, pendidikan harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, karena menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan warga.
“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” ujar Luthfi. (Lind)
