Komisi E foto bersama dengan Menteri Sosial Saefullah Yusuf saat kunjungan kerja terkait penyusunan Raperda Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah.(Foto: Dok/DPRD Jateng)
PersadaPos, Jakarta – Menteri Sosial Saefullah Yusuf menugaskan Wamensos Agus Jabo Priyonk untuk fokus menangani kemiskinan di Jawa Tengah. Hal itu terungkap, ketika Mensos menerima langsung kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng, di Jakarta, belum lama ini.
Kunjungan Komisi E terkait upaya penyusunan Raperda Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah, dipimpin Wakil Ketua Komisi E, Yudi Indras Windarto. Sedangkan dari pihak Kemensos turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran Dirjen Kemensos.
Dalam sambutannya, Saefullah Yusuf menyampaikan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan program Kemensos bisa lebih efektif. Mengingat banyaknya keluhan mengenai program kesejahteraan sosial tidak tepat sasaran dikarenakan permasalahan data.
“Pertama-tama yang akan kita lakukan sesuai instruksi presiden adalah konsolidasi data. Selama ini data dimiliki masing-masing kementerian. Negara belum mempunyai data yang terpadu,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Dia menambahkan, setelah data diperbaiki, maka selanjutnya dilakukan sosial protection dengan program PKH menjadi solusi utama dalam penanganan kemiskinan. Kemudian upaya graduasi penerima manfaat dan pemberdayaan perlu diperkuat. Sehingga perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dengan pemerintah daerah.
“Integrasi program antarlembaga untuk mengentaskan kemiskinan. Dimana anggaran kemiskinan untuk masyarakat bisa dilaksankan dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Yudi Indras Windarto menyampaikan, pihaknya berkunjung dalam rangka konsultasi mengenai Raperda Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah. Disebutkannya, sebenarnya secara alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sudah cukup tinggi. Anggaran tersebut tidak hanya ada di Dinas Sosial tapi juga ada di beberapa dinas lain. Namun, karena dinilai ada ego sektoral antardinas, menjadikan upaya penanggulangan tidak terfokus.
“Untuk program pelatihan saja. Semua dinas belomba-lomba membuat program tersebut. Ironisnya lagi setelahnya tidak ada yang mengawasi, menjaga dan melanjutkan. Oleh karena itu perlu ada pembagian tugas. Ada yang fokus pelatihan, ada juga yang memberikan modal, dan ada yang mengawasi. Harapannya pendamping PKH bisa mendampingi sampai akhir agar bisa berlanjut manfaatnya,” jelasnya.
Selanjutnya dia meminta dorongan dan dukungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi. Di Jawa Tengah ada 56 panti asuhan dengan kondisi sarana dan prasarana kurang memadai dan beberapa panti penghuninya sudah penuh. Sementara itu, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial tidak memadai untuk pembangunan fisik.
“Kami butuh support peraturan perundangan. Ada memang dana bagi hasil cukai tembakau, hari ini masuknya ke kesehatan. Tapi karena Dinas Sosial itu kebutuhannya fisik maka tidak bisa digunakan. Sehingga kami mengusulkan perlu ada mandatori sekian persen untuk anggaran kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya, sebagaimana dirilis laman resmi DPRD Jateng.
Dalam kesempatan yang sama, Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan, berkaitan dengan kemiskinan salah satu permasalahan utama adalah problem struktural. Sehingga kalau bicara pemberdayaan masyarakat, harus komprehensif. Dalam menjalankan program Kemensos, platform kerja adalah graduasi, hingga angka kemiskinan 0 persen.
“Tidak bisa dipungkiri, selama ini program penurunan kemiskinan jalan di tempat. Masih terjadi overlaping data menjadi masalah utama dalam menangani kemiskinan. Sehingga berangkatnya harus dari data, seperti data kemiskinan terpadu yang dipelopori oleh Kemensos oleh Pak Gusmen ini,” jelasnya.
Selain itu, perlunya ada produksi guna ada pemberdayaan masyarkat. Sehingga perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi bersama dalam proses penanganan kemiskinan dan pemberdayaan bersama.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Shinta Laila menyampaikan, mengenai regulasi dalam penanganan untuk kesehatan. Diantaranya mengenai masyarakat miskin dalam pengobatannya beberapa hal tidak bisa ditanggung oleh BPJS.
“Banyak permasalahan masyarakat kecil yang tidak bisa diselesaikan, khususnya disabilitas,” ungkapnya kepada Mensos.
Dia mengajak kepada pejabat pemerintah untuk membuat gerakan sebagai orang tua asuh dalam penanganan kemiskinan. Akan lebih baik lagi jika bisa dimasukan dalam regulasi. Di akhir pertemuan, Gus Ipul menugaskan kepada Wamensos untuk fokus mengentaskan warga dari kemiskinan di Jawa Tengah. (Lind)
